JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program perumahan merupakan strategi utama pemerintah untuk menunjukkan kehadiran negara secara nyata, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam konferensi pers di Kantor BNPP, Kamis (23/4/2026), pria yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan rencana ambisius untuk melakukan bedah rumah sebanyak 15.000 unit di kawasan perbatasan tahun ini. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi simbol kebanggaan nasional di beranda depan negara, guna memastikan kondisi hunian di perbatasan lebih layak dibandingkan negara tetangga.
Secara nasional, pemerintah menargetkan lonjakan drastis pada program bedah rumah dari 45.000 unit di tahun lalu menjadi 400.000 unit pada tahun 2026. Untuk wilayah perbatasan, program stimulan ini akan menjangkau 17 provinsi yang mencakup 40 kabupaten dan kota. Menteri Maruarar memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Pendekatan berbasis data ini dinilai krusial untuk menjaga transparansi dan efisiensi distribusi anggaran di sektor perumahan rakyat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BNPP sekaligus Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, menilai inisiatif ini sebagai langkah konkret dalam menghadirkan keadilan pembangunan yang selama ini jarang menyentuh daerah perbatasan secara langsung. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di wilayah terluar akan memperkuat rasa kebangsaan serta menciptakan buffer zone atau wilayah penyangga pertahanan yang solid dari infiltrasi asing. Pemerintah menargetkan realisasi program ini segera dimulai setelah proses verifikasi data selesai, sehingga manfaat hunian layak dapat langsung dirasakan oleh warga di garis depan nusantara. Dikutip dari RRI.co.id
