JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI), atas keberhasilan luar biasa dalam menggagalkan berbagai kasus penyelundupan. Sepanjang tahun 2025, operasi penegakan hukum di laut tersebut berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan nilai fantastis mencapai Rp14,75 triliun. Tren positif ini terus berlanjut hingga lima bulan pertama tahun 2026, di mana TNI AL kembali mengamankan aset negara senilai Rp112,9 miliar dari berbagai aktivitas ilegal di perairan Indonesia.
Keberhasilan operasi ini tidak hanya berdampak pada penyelamatan sumber daya alam (SDA) strategis, tetapi juga menjadi benteng pertahanan dalam memerangi peredaran narkotika lintas negara. Pada tahun 2025, TNI AL tercatat berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba yang berpotensi merusak masa depan sekitar 24,5 juta jiwa penduduk Indonesia. Menko Polkam menegaskan bahwa kehadiran TNI AL di wilayah perairan merupakan bukti nyata komitmen negara dalam melindungi generasi muda serta memastikan kekayaan alam nasional dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat Indonesia tanpa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Djamari Chaniago mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah menjadikannya sasaran empuk bagi jaringan penyelundupan internasional. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya bagi TNI AL untuk tidak cepat puas dan terus meningkatkan kewaspagaan terhadap ancaman kejahatan maritim yang semakin kompleks. Langkah tegas ini juga menjadi pesan kuat kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki kesiapan penuh dan instrumen keamanan yang solid dalam menjaga kedaulatan wilayah laut serta mengamankan komoditas strategis nasional dari segala bentuk penjarahan.
Di sisi lain, Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, menyatakan bahwa kunci utama keberhasilan ini terletak pada kolaborasi lintas instansi yang melibatkan TNI AL, Bea Cukai, Polri, hingga pemerintah daerah. Sesuai dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), jajaran Koarmada RI berkomitmen untuk memperkuat deteksi dini dan tindakan tegas di lapangan. Sinergi antarlembaga ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan maritim yang lebih ketat dan terintegrasi guna mewujudkan keamanan laut yang kondusif bagi stabilitas ekonomi dan politik nasional. Dikutip dari RRI.co.id
