Kalimantan Selatan – Tim Pembina Samsat Banjarbaru melaksanakan kegiatan pembahasan dan verifikasi data piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di UPPD Samsat Banjarbaru, Selasa (23/06/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat validitas data kendaraan bermotor yang masih memiliki kewajiban administrasi sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Dalam kegiatan tersebut, Tim Pembina Samsat Banjarbaru menyampaikan data kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan PKB dan SWDKLLJ kepada masing-masing SKPD. Selain itu, dilakukan pembahasan bersama terkait strategi penanganan piutang pajak kendaraan bermotor, termasuk identifikasi kendala di lapangan dan penyusunan rencana tindak lanjut guna mempercepat penyelesaian kewajiban administrasi kendaraan yang masih tertunda.
Langkah verifikasi data ini dinilai penting untuk memastikan akurasi data kendaraan bermotor sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor PKB. Dengan data yang lebih valid dan terbarukan, proses pembinaan kepada pemilik kendaraan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Tim Pembina Samsat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kendaraan bermotor di wilayah Banjarbaru.
Penanggung Jawab Samsat Banjarbaru, Riza Lazuardi, menyampaikan bahwa sinergi dengan SKPD menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penyelesaian piutang PKB dan SWDKLLJ. “Melalui kegiatan verifikasi dan pembahasan bersama ini, kami berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya validitas data kendaraan bermotor. Dengan koordinasi yang baik, langkah tindak lanjut dapat disusun secara lebih efektif sehingga kepatuhan administrasi kendaraan dapat terus meningkat,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menegaskan bahwa pengelolaan data yang akurat merupakan fondasi penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah dan perlindungan masyarakat. “Kolaborasi antara Tim Pembina Samsat dan SKPD sangat diperlukan untuk memastikan setiap kendaraan memenuhi kewajiban administrasinya. Kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ tidak hanya mendukung pembangunan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan yang berkelanjutan kepada masyarakat pengguna jalan,” katanya.
