JAKARTA – Pemerintah merealisasikan penyaluran anggaran pendidikan sebesar Rp574,2 triliun hingga 30 September 2026. Angka ini mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 39,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp411,7 triliun. Dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa dana jumbo tersebut dialokasikan untuk memperkuat berbagai aspek kunci pendidikan, mulai dari program bantuan langsung bagi peserta didik, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, hingga modernisasi serta pemeliharaan sarana prasarana sekolah.
Sektor penerima bantuan siswa dan mahasiswa menyerap dana sebesar Rp184,3 triliun melalui program strategis seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, anggaran untuk gaji serta tunjangan profesi guru, dosen, dan tenaga pendidik terealisasi Rp177,9 triliun. Adapun Rp204,1 triliun sisanya disalurkan guna menunjang operasional serta peningkatan fasilitas sekolah dan perguruan tinggi melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
Dari total realisasi tersebut, mekanisme penyaluran terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp330,9 triliun, transfer ke daerah (TKD) senilai Rp228,1 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp15 triliun. Menatap tahun anggaran 2027, pemerintah kini tengah mematangkan skema pengalokasian dana pendidikan yang diproyeksikan melonjak hingga Rp824 triliun. Penataan ulang porsi anggaran ini difokuskan untuk mendorong capaian mutu pendidikan nasional secara optimal, termasuk mendongkrak skor Programme for International Student Assessment (PISA) serta kualitas lulusan di seluruh Indonesia. Dikutip dari Antaranews.com
