UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Tetap Dipidana dan Harta Hasil Kejahatan Disita

UU Perampasan Aset Disahkan, Koruptor Tetap Dipidana dan Harta Hasil Kejahatan Disita

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Setelah mendengarkan laporan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR RI yang hadir. Persetujuan disampaikan secara bulat sehingga RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Dalam pembahasannya, terdapat sepuluh substansi krusial yang menjadi fokus utama, mulai dari prinsip dan asas hukum, ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, hingga perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Aturan ini tidak hanya menyasar aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan lainnya, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak masyarakat.

Habiburokhman menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapuskan ancaman pidana pokok terhadap pelaku kejahatan. Artinya, pelaku tetap dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati.

Selain itu, UU ini mengatur proses penelusuran hingga eksekusi perampasan aset, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta optimalisasi pengembalian aset kepada korban maupun untuk kepentingan publik.

Pengelolaan aset hasil perampasan juga diarahkan agar dilakukan secara profesional, transparan, dan berada di bawah pengawasan independen guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya semakin kuat, sekaligus memastikan aset hasil kejahatan dapat dipulihkan tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Dikutip dari Suara.com