Jakarta: Pemerintah menegaskan penetapan 10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025 merupakan usulan dari masyarakat. Mereka diajukan masyarakat sejak tingkat daerah.
Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Jakarta, Senin (10/11/2025). Proses itu, kata Fadli, melibatkan serangkaian kajian dan penilaian yang berlangsung berlapis dari daerah hingga pusat.
“Nama-nama ini sebagaimana sudah diketahui adalah usulan dari bawah, dari masyarakat, yang telah diterima sejak di kabupaten/kota. Kemudian ada tim peneliti dan tim pengkaji gelar di tingkat daerah,” ujar Fadli Zon.
Menurutnya, usulan yang muncul dari kabupaten dan kota terlebih dahulu dibahas oleh tim pengkaji daerah. Mereka terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh budaya.
Hasilnya kemudian disampaikan ke tingkat provinsi. Lalu diteruskan ke tim pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
Dewan GTK sendiri menyeleksi 49 nama yang terdiri dari 40 nama baru dan sembilan nama lanjutan dari tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 24 nama ditetapkan sebagai prioritas, dan akhirnya 10 nama dipilih Presiden untuk dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional 2025.
Daftar 10 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2025 adalah:
1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur
2. Jenderal Besar TNI Soeharto – Jawa Tengah
3. Marsinah – Jawa Timur
4. Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat
5. Syaikhona Kholil – Jawa Timur
6. Hajjah Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat
7. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah
8. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat
9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara
10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara
Fadli menekankan bahwa kesepuluh tokoh tersebut dinilai memiliki jasa dan keteladanan yang jelas. Mereka juga telah melalui proses verifikasi ketat.
“Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi dengan proses yang cukup panjang. Bahkan diseminarkan dan dibukukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, nama-nama tokoh lain yang belum ditetapkan tetap terbuka untuk kembali dibahas pada kesempatan berikutnya. Termasuk kemungkinan penganugerahan gelar pada momentum Hari Kebangkitan Nasional.
“Kita akan membicarakan nama-nama lain untuk kemungkinan penetapan di Hari Kebangkitan Nasional. Sehingga proses penghargaan terhadap tokoh bangsa yang berjasa bisa terus berlanjut,” ucap Fadli Zon. Dikutip dari RRI.co.id
