Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pembangunan HAM di Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, mengatakan pembangunan HAM tidak bisa hanya dibebankan kepada kementerian, melainkan harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil.
“Sinergi dan kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan dari seluruh pihak,” ujar Novita di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan HAM merupakan tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan secara kolektif. Karena itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM Nasional (Musrenbang HAM) dipandang sebagai forum strategis untuk menyatukan gagasan dan menyusun arah pembangunan HAM secara partisipatif.
Menurutnya, Musrenbang HAM dirancang untuk memastikan implementasi Peraturan Menteri HAM Nomor 14 Tahun 2025 dapat berjalan efektif dan didukung semua pemangku kepentingan.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Musrenbang HAM Nasional sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam membangun HAM secara terencana dan sistematis. “HAM yang dulu hanya berada dalam imajinasi kini dirumuskan dalam langkah teknis dan strategis,” kata Pigai. Dikutip dari RRI.co.id
