Anggota DPR Desak 12 Isu Strategis Perempuan Segera Masuk Kebijakan Nyata

Anggota DPR Desak 12 Isu Strategis Perempuan Segera Masuk Kebijakan Nyata

Anggota DPR RI Nurul Arifin menegaskan pentingnya menerjemahkan 12 isu strategis perempuan dari Musyawarah Ibu Bangsa 2025 ke dalam kebijakan nyata di parlemen. Ia menyatakan bahwa inti perjuangan ini adalah memberikan otoritas penuh kepada perempuan agar bisa berkiprah sesuai kemampuan dan kehendaknya, tanpa harus terbatasi pada ranah domestik saja. Langkah ini dianggap sebagai fondasi menuju Indonesia Berkeadilan 2045.

12 isu strategis tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari penanganan kekerasan, ketimpangan ekonomi, kesehatan, hingga representasi politik dan krisis iklim. Isu lain yang menjadi perhatian adalah reformasi di bidang hukum, birokrasi, sektor keamanan, serta pendidikan yang berkeadilan gender.

Nurul menilai bahwa meski sudah ada beberapa payung hukum yang menampung isu tersebut, tantangan terbesarnya terletak pada implementasi di lapangan. Oleh karena itu, ia mendorong perhatian khusus pada legislasi penting seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Pemilu untuk menjamin keterlibatan perempuan yang adil dalam rekrutmen politik. Melalui momentum peringatan Hari Ibu ini, diharapkan perempuan mampu menentukan pilihan hidupnya secara mandiri demi kemajuan bangsa. Dikutip dari Antaranews.com