Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menilai pengendalian inflasi pada akhir tahun 2025 menjadi ujian konkret bagi solidaritas nasional. Dalam koordinasi di Jakarta, ia menekankan agar seluruh pemerintah daerah mengedepankan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja secara parsial, melainkan harus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah.
Wamendagri juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi logistik, terutama untuk mengantisipasi hambatan akibat cuaca ekstrem yang dapat memicu ketimpangan harga antarwilayah. Pemerintah daerah diminta melakukan intervensi pasar yang terukur dan berbasis pada data akurat agar respons yang diberikan efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa kondisi inflasi pangan, khususnya beras, masih berada dalam target nasional. Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyebutkan bahwa inflasi beras secara tahun kalender mencapai 3,46 persen, yang berarti masih di bawah batas atas target 5 persen. Meskipun secara nasional terkendali dengan adanya tren deflasi pada November, disparitas harga masih terjadi dengan inflasi beras tertinggi di Papua Pegunungan dan terendah di Kepulauan Riau. Dikutip dari RRI.co.id
