Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dan merevisi perizinan tambang galian C di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Langkah ini dianggap mendesak untuk memitigasi potensi bencana, mengingat adanya ancaman geologis dari Sesar Lembang yang terus bergeser setiap tahun. Pengetatan izin dan perbaikan peraturan daerah sangat diperlukan karena wilayah tersebut berfungsi sebagai daerah resapan air vital bagi Bandung Raya dan sekitarnya.
Selain masalah pertambangan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan peringatan mengenai risiko kerusakan lingkungan yang bisa menyebabkan wilayah Bandung tenggelam di masa depan. Gubernur menginstruksikan para bupati dan wali kota di wilayah Bandung Raya untuk menghentikan sementara pemberian izin pembangunan perumahan baru. Penundaan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi total terhadap tata ruang wilayah agar pembangunan tidak memperparah risiko bencana lingkungan bagi masyarakat.
DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat bahwa menjaga alam merupakan ikhtiar penting demi keselamatan warga. Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap kemungkinan gempa serta aktif berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui sinergi antara revisi regulasi pertambangan dan penataan ulang ruang perumahan, pemerintah berharap Jawa Barat dapat memiliki sistem pertahanan lingkungan yang lebih kuat terhadap ancaman bencana alam di masa mendatang. Dikutip dari RRI.co.id
