Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia kembali menyuarakan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dalam pertemuan perdana yang digelar di kantor CSIS Jakarta. Dokumen tuntutan ini telah mendapat dukungan luas dengan ditandatangani oleh ratusan ekonom dan pakar dari dalam maupun luar negeri guna menjaga momentum perbaikan kebijakan publik. Para ahli menekankan pentingnya independensi lembaga negara serta pengembalian kebijakan yang berbasis pada data dan proses teknokratis demi menjaga stabilitas bernegara.
Terdapat tujuh poin utama yang didesak oleh aliansi ini, mulai dari perbaikan misalokasi anggaran, penghentian dominasi negara yang melemahkan ekonomi lokal, hingga penyederhanaan birokrasi untuk iklim investasi. Selain itu, mereka menyoroti perlunya peningkatan tata kelola negara untuk memberantas konflik kepentingan dan perburuan rente. Salah satu perhatian khusus juga diberikan pada sektor pendidikan, di mana alokasi anggaran daerah dinilai belum memenuhi amanah konstitusi untuk mendukung layanan pendidikan dasar gratis.
Meski telah melakukan serangkaian dialog dengan lembaga pemerintah seperti Dewan Ekonomi Nasional dan kementerian terkait, aliansi menilai respons pemerintah masih belum memadai dalam menangani persoalan mendasar. Kondisi ini membuat para ekonom berkomitmen untuk terus terlibat secara kritis dalam mengawal diskursus kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Gerakan ini pun terus meluas melalui diskusi organik di berbagai universitas besar di Indonesia sebagai bentuk desakan nyata atas perbaikan ekonomi nasional. Dikutip dari Antaranews.com
