Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Toha, menyatakan keprihatinan mendalam atas maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. Ia menegaskan bahwa fenomena ini merupakan tamparan keras bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Toha mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan amanah jabatan demi memperkaya diri sendiri, terutama melalui keuntungan proyek maupun praktik ilegal lainnya.
Kritik tajam diarahkan pada praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek yang dinilai sebagai penyakit lama yang harus segera dihentikan. Toha menyoroti bahwa jika rekrutmen jabatan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan melalui cara suap, maka birokrasi di bawahnya dipastikan tidak akan berjalan secara profesional. Tantangan integritas yang serius ini dianggap menghambat reformasi birokrasi yang sedang diupayakan di tingkat daerah.
Pernyataan ini merespons tindakan tegas KPK yang baru saja menjaring Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi senyap di hari yang sama. Maidi diduga terlibat dalam kasus fee proyek dan penyimpangan dana CSR, sementara Sudewo ditangkap terkait dugaan suap pengisian jabatan. Rentetan kasus korupsi ini menjadi perhatian besar bagi para wakil rakyat di DPR RI untuk memperketat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dikutip dari RRI.co.id
