Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DKI Jakarta merampungkan harmonisasi 11 Rancangan Peraturan Gubernur (RaperGub) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum DKI Jakarta Romi Yudianto mengatakan harmonisasi regulasi penting untuk menjamin kualitas dan kepastian hukum kebijakan daerah. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum DKI Jakarta untuk terus meningkatkan pendampingan agar kebijakan yang disusun lebih matang dan mudah diimplementasikan.
Romi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Pleno Pengharmonisasian RaperGub di Jakarta, Jumat (19/12/2025). Ia berharap seluruh RaperGub yang telah diharmonisasi dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Imam Sjah Sartono mengapresiasi harmonisasi RaperGub terkait tata cara kerja sama BLUD. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.
Di sisi lain, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Ari Sufianto menilai kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum DKI Jakarta berjalan efektif. Ia berharap kerja sama tersebut terus berlanjut guna meningkatkan kualitas kebijakan terkait nomenklatur, kelas jabatan, dan peta jabatan ASN. Dikutip dari RRI.co.id
