Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa APBN Tahun Anggaran 2026 harus dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan sekadar menjaga kesinambungan fiskal. Pertumbuhan tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, APBN diharapkan menjadi instrumen stabilitas yang dapat menopang gerak ekonomi nasional secara nyata bagi kehidupan rakyat.
Selain fokus pada kebijakan fiskal, DPR RI juga mengarahkan fungsi pengawasan pada optimalisasi pelayanan publik dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Beberapa isu strategis yang menjadi prioritas saat ini mencakup ketersediaan BBM, listrik, dan pangan pascabencana, serta persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. DPR juga memberikan perhatian khusus pada reformasi penegakan hukum di institusi Polri dan Kejaksaan demi menjamin keadilan bagi masyarakat tanpa diskriminasi.
Guna memastikan percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana, DPR telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera dan Aceh. Satgas ini bertugas mengawasi fase rekonstruksi dan rehabilitasi agar berjalan tepat waktu dan tepat manfaat melalui koordinasi yang kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan komitmen pemerintah dalam memberikan penanganan pascabencana yang maksimal bagi warga terdampak. Dikutip dari Antaranews.com
