Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan kembali komitmen parlemen untuk mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
“Penegasan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,” ujar Rifqinizamy dalam pertemuan koordinasi dan monitoring bersama para gubernur di IKN, Selasa.
IKN: Kota Modern, Hijau, dan Berkelas Dunia
Rifqinizamy menambahkan, pembangunan IKN harus menghadirkan kota yang modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
Istilah “ibu kota politik” dalam Perpres 79/2025 menimbulkan perdebatan publik. Menurut pakar hukum tata negara, istilah ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta yang tetap menjadi pusat ekonomi nasional.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa IKN akan menjadi pusat operasional pemerintahan setelah fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung dibangun.
Koordinasi Tiga Hari untuk Percepatan Pembangunan IKN
Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari, 10–12 November 2028, di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN, menjadi momen penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, dan parlemen.
Agenda kegiatan meliputi:
- Konsinyering Komisi II DPR RI
- Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)
- Koordinasi pembangunan IKN dengan seluruh gubernur se-Indonesia
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak terhadap pembangunan IKN yang menunjukkan progres signifikan.
Fasilitas Modern di IKN untuk ASN
Selama pertemuan, para peserta berkesempatan menginap di kawasan Rusun ASN IKN, yang disebut Rifqinizamy memiliki fasilitas modern dan nyaman, menunjukkan kesiapan infrastruktur pendukung bagi aparatur pemerintah di ibu kota baru.
Rangkaian acara ditutup pada 12 November dengan pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI dan rapat seluruh gubernur se-Indonesia untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dikutip dari antaranews.com
