Jakarta – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menargetkan format dan arah kebijakan reformasi kepolisian siap pada akhir Januari 2026. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (25/11/2025).
Selama bulan pertama masa kerja, komisi membuka ruang partisipasi publik melalui audiensi. Lebih dari 100 kelompok publik telah mengirim surat untuk bertemu dan menyampaikan pandangan mereka. Masukan tersebut akan didata oleh sekretariat untuk menentukan arah kebijakan pada bulan kedua, dengan rumusan undang-undang direncanakan pada bulan ketiga.
Jimly menekankan bahwa kebijakan reformasi Polri harus sesuai aspirasi masyarakat. Audiensi publik diharapkan membangun sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil, sehingga percepatan reformasi berjalan tepat sasaran, transparan, dan partisipatif. Dikutip dari Antaranews.com
