Jakarta – Kementerian Perdagangan melalui Atase Perdagangan (Atdag) RI di Riyadh memastikan bahwa kebijakan Arab Saudi yang melarang impor produk unggas dan telur asal Indonesia sama sekali tidak berkaitan dengan isu halal. Atase Perdagangan RI Riyadh, Zulvri Yenni, menegaskan bahwa kebijakan tersebut murni merupakan upaya Saudi Food and Drug Authority (SFDA) dalam menjaga kualitas mutu serta persyaratan kesehatan barang yang beredar di pasar domestik mereka. Indonesia sendiri telah memiliki kesepakatan saling pengertian terkait sertifikasi halal dengan Arab Saudi sejak Oktober 2023, sehingga standar halal produk Indonesia sudah diakui.
Penyebab utama dari pelarangan ini adalah status kesehatan hewan terkait wabah flu burung yang sangat patogen. Berdasarkan laporan terbaru World Organization for Animal Health (WOAH) per 28 Januari 2026, Indonesia belum memperbarui status bebas virus flu burung. Hal inilah yang memicu SFDA memasukkan Indonesia ke dalam daftar larangan impor total bersama 39 negara lainnya, termasuk Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Pemerintah memandang kebijakan ini sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk segera melakukan pembaruan status kesehatan ternak agar peluang pasar di Timur Tengah tidak direbut oleh negara kompetitor dari ASEAN.
Meskipun terdapat larangan total untuk produk mentah, SFDA memberikan pengecualian bagi produk unggas yang telah melalui pemrosesan tertentu. Produk yang telah mendapatkan perlakuan panas atau metode pengolahan yang mampu menghilangkan virus Newcastle tetap diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, dengan catatan disertai sertifikat kesehatan resmi yang diakui oleh otoritas setempat. Saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah diplomasi dagang dan perbaikan standar kesehatan hewan guna memastikan akses pasar bagi produk unggas dan telur Indonesia kembali terbuka lebar di masa depan. Dikutip dari Antaranews.com
