Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong agar Standar Nasional Indonesia atau SNI keselamatan pariwisata ditetapkan sebagai kewajiban nasional, bukan lagi bersifat sukarela. Langkah ini dinilai sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, terutama pada sektor wisata bahari dan alam yang memiliki risiko tinggi. Evita menegaskan bahwa standar tersebut harus mencakup seluruh aspek keamanan secara komprehensif, mulai dari alat keselamatan, prosedur operasional standar, kompetensi pemandu, hingga sistem evakuasi yang terpadu.
Dalam implementasinya, legislator dari Fraksi PDIP ini menekankan agar pemenuhan SNI terintegrasi dengan sistem perizinan usaha melalui Online Single Submission. Selain menuntut kepatuhan dari pelaku industri, ia juga meminta Badan Standarisasi Nasional untuk menyediakan insentif dan fasilitas khusus bagi para pelaku UMKM sektor pariwisata. Hal ini bertujuan agar proses sertifikasi tidak membebani pelaku usaha kecil namun tetap menjamin keamanan serta kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi di Indonesia.
Menanggapi dorongan tersebut, pihak Badan Standarisasi Nasional menyatakan kesiapannya untuk membangun ekosistem pendukung, termasuk menyiapkan dokumen standar dan lembaga sertifikasi yang dibutuhkan. Meskipun pemberlakuan regulasi ini memerlukan proses bertahap dan koordinasi lintas kementerian, upaya standarisasi ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini. Dengan adanya kewajiban SNI, diharapkan mutu penyelenggaraan pariwisata nasional akan semakin kuat dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di mata dunia internasional. Dikutip dari RRI.co.id
