Jayapura – Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia, Yohanes Oci, menilai pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) penting untuk menata ulang model pembangunan di Papua agar lebih tepat sasaran.
Menurut Yohanes, pembangunan di Papua selama ini kurang optimal karena rencana pusat belum sinkron dengan karakteristik alam dan kebutuhan masyarakat. KEPP Otsus Papua hadir untuk memastikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus dijalankan secara efektif.
Komite ini juga memungkinkan kebijakan pusat menyesuaikan kebutuhan daerah, dengan prioritas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Dominasi masyarakat Papua dalam tim menunjukkan pelaksanaan mandat UU Otsus berjalan sesuai tujuan.
Yohanes menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dan DPRD setempat. Mekanisme umpan balik yang diusulkan Mendagri Tito Karnavian bertujuan agar pembangunan tidak hanya top-down, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik lokal.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan bahwa KEPP Otsus Papua bertugas menyinkronkan program kementerian dan lembaga agar selaras dengan percepatan pembangunan di Papua. Dikutip dari Antaranews.com
