Lampung — Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Indra Gunawan, memaparkan desain kebijakan Program 3 Juta Rumah dalam Diskusi Nasional Geodesi Festival ke-9 di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Kamis (20/11/2025). Ia menegaskan bahwa program ini disiapkan sebagai langkah komprehensif untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Menurut Indra, pembangunan rumah tidak sekadar penyediaan tempat tinggal, tetapi juga pondasi peningkatan kesejahteraan.
“Pemerintah membangun tidak hanya rumah, tetapi juga fondasi kesejahteraan masyarakat. Program 3 Juta Rumah adalah instrumen besar untuk menurunkan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Backlog Perumahan dan Profil Kemiskinan Masih Tinggi
Dalam paparannya, Indra mengungkapkan bahwa Indonesia dengan populasi sekitar 285,5 juta jiwa—setara 93 juta keluarga—masih didominasi kelompok miskin dan rentan. Data menunjukkan:
- 2,85 juta penduduk miskin ekstrem
- 24,6 juta penduduk miskin
- 68,5 juta penduduk rentan miskin
- 137 juta berada pada aspiring middle class
“Jika digabungkan, lebih dari 60 persen penduduk masih berada pada kondisi rentan menurut standar Bank Dunia,” jelasnya saat membawakan materi bertema Transformasi Digital untuk Tata Kelola Ruang dan Infrastruktur Berkelanjutan.
Situasi tersebut diperparah dengan tingginya backlog perumahan yang mencapai 36,7 juta keluarga, meliputi:
- 20,9 juta backlog kualitas (rumah tidak layak huni)
- 6 juta backlog gabungan
- 9,8 juta belum memiliki rumah sama sekali
Tiga Kawasan Prioritas Program 3 Juta Rumah
Kementerian PKP memetakan kebutuhan perumahan ke dalam tiga kawasan prioritas dengan karakter penanganan berbeda:
- Perdesaan (19,73 juta keluarga)
Dominasi backlog kualitas. Pemerintah menggerakkan program BSPS, termasuk pembangunan rumah baru bagi desil 1 dan renovasi untuk desil 2–4.- Target: 2 juta unit
- Biaya rata-rata: Rp 21,8 juta/unit
- Total anggaran: Rp 43,6 triliun
- Wilayah pesisir dan permukiman kumuh (7,83 juta keluarga)
Fokus pada peningkatan kualitas kawasan dan relokasi ke rumah sewa sosial (walk-in flat).- Penanganan: 1.200 area prioritas
- Anggaran: Rp 26,4 triliun (APBN + KPBU)
- Perkotaan (7,16 juta keluarga)
Menghadapi backlog kuantitas. Pemerintah membangun perumahan vertikal lewat pendanaan swasta.- Target: 1 juta unit
- Harga rata-rata: Rp 240 juta/unit
- Offtaker: Perumnas dan Danantara
“Karakteristik backlog di tiap wilayah berbeda, karena itu intervensinya juga berbeda,” tegas Indra.
Investasi Rp 310 Triliun dan Dampak Ekonomi
Program 3 Juta Rumah membutuhkan investasi total Rp 310 triliun yang bersumber dari APBN, skema KPBU, dan investasi swasta.
Indra menyebut program ini memiliki dampak ekonomi signifikan, yaitu:
- Kontribusi 8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
- Penurunan kemiskinan hingga 5 persen, terutama melalui perbaikan kualitas hidup
- Penciptaan 250.000 lapangan kerja per tahun di sektor konstruksi
- Penguatan industri bahan bangunan dan peningkatan daya beli masyarakat
“Multiplier effect-nya besar. Setiap rumah yang dibangun menghadirkan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi,” katanya.
Indra menegaskan keberhasilan program nasional ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
“Ini bukan sekadar proyek konstruksi. Ini proyek kemanusiaan. Kita ingin memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak dan bermartabat,” tutup Indra Gunawan. Dikutip dari RRI.co.id
