Jakarta – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menegaskan bahwa posisi Rais Aam memiliki peran krusial sebagai penjaga batas antara politik kebangsaan dan politik praktis dalam organisasi. Sesuai dengan Khittah NU, organisasi ini harus menjauhi politik kekuasaan dan tetap fokus pada panggilan sejarahnya untuk menjaga keutuhan bangsa serta mengawal Pancasila. Mengingat besarnya basis massa NU yang selalu menghadapi godaan politik, integritas dan kewibawaan seorang Rais Aam menjadi benteng utama untuk memastikan NU tidak terseret menjadi kendaraan politik pihak mana pun.
Menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026, Gus Lilur menyebut momentum ini memiliki makna historis yang sangat mendalam karena menjadi muktamar pertama di abad kedua perjalanan NU. Forum tertinggi ini bukan sekadar ajang perebutan kursi kepemimpinan, melainkan ruang sakral untuk memilih sosok Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur keagamaan NU. Jabatan Rais Aam dinilai sebagai bentuk imamah (kepemimpinan) yang menjadi rujukan moral, keteladanan, dan tempat bersandar bagi jutaan umat, sehingga hanya layak diemban oleh figur dengan kapasitas keilmuan serta kewibawaan moral yang tinggi.
Proses penentuan Rais Aam dalam Muktamar ke-35 NU mendatang akan dipilih melalui mekanisme musyawarah anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yang juga berjalan beriringan dengan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selaras dengan pandangan Gus Lilur, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sebelumnya juga telah menegaskan harapannya agar Muktamar NU tidak dijadikan sebagai ajang batu loncatan menuju Pemilu 2029. Pihak PBNU berkomitmen penuh untuk menjaga agar forum tertinggi organisasi ini bersih dari pemanfaatan kepentingan politik elektoral demi menjaga independensi NU. Dikutip dari Antaranews.com
