Kupang — Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar sosialisasi Kebijakan Pajak Tahun 2027 di Ruang Rapat BPAD Provinsi NTT, Kamis (12/11/2026), pukul 10.00 hingga 11.30 WITA. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan mengenai kebijakan perpajakan yang akan diterapkan pada tahun 2027 sekaligus memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Pendapatan I BPAD Provinsi NTT, Kepala Unit Operasional dan Humas PT Jasa Raharja Kantor Wilayah NTT, perwakilan main dealer dan dealer kendaraan se-Kota Kupang, Penanggung Jawab Samsat Kota Kupang, Kepala Subbidang Pendapatan I BPAD Provinsi NTT, serta staf Bidang Iuran Wajib PT Jasa Raharja Kantor Wilayah NTT.
Dalam kegiatan tersebut, BPAD Provinsi NTT menyampaikan sosialisasi terkait kebijakan pajak tahun 2027 sebagai upaya memberikan informasi dan pemahaman kepada seluruh peserta mengenai arah kebijakan perpajakan daerah. Pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk memahami kebijakan yang akan diberlakukan serta mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
Keterlibatan Jasa Raharja dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, koordinasi dengan pihak dealer kendaraan juga dinilai penting untuk memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya calon pemilik kendaraan baru maupun pengguna kendaraan bermotor.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin pemahaman dan koordinasi yang lebih baik antara BPAD, Jasa Raharja, serta para pelaku usaha otomotif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pajak tahun 2027. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Jasa Raharja bersama BPAD Provinsi NTT berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dan mendukung berbagai upaya peningkatan pelayanan serta kepatuhan wajib pajak. Melalui koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, diharapkan kebijakan perpajakan dapat tersosialisasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
