Jakarta – Kemenko PMK meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN untuk menyelaraskan kebijakan kependudukan nasional. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga sebagai pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Melalui perencanaan terpadu, pemerintah berupaya memastikan seluruh program kependudukan dapat berjalan seiring dengan target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.
Menteri BKKBN Wihaji menyatakan bahwa pada awal Februari 2026 akan diselenggarakan Rakornas Kependudukan untuk menyinkronkan kebijakan antara pusat dan daerah. Forum tersebut akan mengevaluasi peta jalan kependudukan melalui tiga puluh indikator daerah serta menyiapkan insentif fiskal bagi wilayah yang menunjukkan pencapaian target yang baik. Selain itu, program pemenuhan gizi nasional juga terus diperluas dengan melibatkan ratusan ribu kader di berbagai daerah guna memastikan jangkauan layanan yang lebih maksimal bagi jutaan penerima manfaat setiap hari.
Menko PMK Pratikno menekankan bahwa kunci dari efektivitas kebijakan kependudukan adalah integrasi data antarlembaga yang kuat. Isu kependudukan dinilai berkaitan erat dengan berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial sehingga membutuhkan intervensi yang sangat presisi. Dengan menjadikan keluarga sebagai fondasi utama, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui sinergi kementerian yang lebih solid guna menghadapi tantangan demografi di masa depan. Dikutip dari RRI.co.id
