JAKARTA – Ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi global memerlukan langkah mitigasi yang konkret dari pemerintah. Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan program pelatihan ulang atau reskilling bagi para buruh yang terdampak. Langkah ini dinilai krusial agar para pekerja yang kehilangan mata pencaharian memiliki keahlian baru yang adaptif dan sesuai dengan potensi ekonomi di kampung halaman mereka.
“Pada saat terjadi PHK, begitu buruh kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian lama mereka mempunyai fungsi. Maka harus ada suatu pembinaan ulang,” ujar Samuel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Ia menjelaskan bahwa selama ini keterampilan buruh cenderung sangat spesifik pada satu industri. Oleh karena itu, Samuel mendorong pemerintah daerah untuk aktif memetakan potensi ekonomi lokal agar mantan pekerja dapat dialihkan ke sektor produktif, seperti pertanian atau usaha berbasis daerah.
Di sisi lain, Samuel juga meminta rekan sesama anggota DPR memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi buruh dan pelaku industri di dapil masing-masing demi mencari solusi bersama. Meski mengakui bahwa persoalan PHK akibat dinamika global ini sangat kompleks dan membutuhkan kajian mendalam, ia menegaskan pentingnya dialog awal. Anggota DPR diharapkan mampu menjadi jembatan dan mata rantai solusi bagi para buruh yang tengah menghadapi masa-masa sulit ini. Dikutip dari RRI.co.id
