Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai bahwa wacana perombakan kabinet atau reshuffle merupakan langkah logis untuk dilakukan saat ini. Hal tersebut berkaitan langsung dengan kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan setelah Thomas Djiwandono mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menurut Qodari, adanya jabatan yang lowong secara otomatis membuka ruang bagi presiden untuk melakukan penataan ulang demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Qodari menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu memegang data perkembangan kinerja setiap jajaran menteri dan wakil menteri secara rutin. Evaluasi dilakukan berkala melalui rapat terbatas untuk memantau apakah pencapaian target setiap kementerian telah sesuai dengan visi pemerintah. Meski demikian, Qodari menekankan bahwa keputusan untuk melakukan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden yang waktu pelaksanaannya hanya diketahui oleh kepala negara.
Sebelumnya, DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Paripurna untuk masa jabatan 2026-2031. Thomas diproyeksikan menggantikan posisi Juda Agung yang mengundurkan diri dari bank sentral pada awal tahun ini. Dengan perpindahan Thomas ke jajaran pimpinan Bank Indonesia, kini fokus publik tertuju pada keputusan strategis Presiden Prabowo dalam mengisi kekosongan jabatan di pos kementerian keuangan tersebut. Dikutip dari Antaranews.com
