Jakarta – Pengamat militer sekaligus Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, menegaskan bahwa pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) harus dilakukan secara komprehensif guna menjamin kesiapan operasional jangka panjang. Dalam diskusi “Ngopi De’Talkshow” pada Jumat (15/5/2026), ia menyoroti risiko pembelian parsial yang hanya fokus pada platform tanpa kelengkapan senjata, amunisi, dan infrastruktur pendukung. Menurutnya, sistem pertahanan yang efektif wajib mengintegrasikan platform, logistik, hingga pusat pelatihan dalam satu kesatuan agar alutsista siap digunakan secara maksimal oleh TNI.
Lebih lanjut, Jan Pieter menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan anggaran dengan TNI sebagai pengguna operasional. Ia menilai pengadaan alutsista tidak boleh hanya berpatokan pada ketersediaan anggaran, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan spesifik di lapangan. Komunikasi yang transparan antarinstansi menjadi kunci untuk menghindari misinformasi, sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah dapat menghasilkan daya gentar yang tepat sasaran bagi kedaulatan negara.
Di tengah upaya modernisasi ini, kekuatan pertahanan Indonesia mulai menunjukkan peningkatan signifikan dengan kedatangan berbagai alutsista canggih tahun ini. Mulai dari pesawat angkut A400M dan jet tempur Rafale untuk TNI AU, hingga kapal tempur KRI Prabu Siliwangi serta KRI Brawijaya untuk TNI AL. Bahkan, Indonesia bersiap menyambut kapal induk pertamanya, Giuseppe Garibaldi, yang dijadwalkan tiba sebelum HUT TNI tahun ini. Kehadiran alutsista baru ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menerapkan standar pembelian yang menyeluruh demi memperkuat fundamental pertahanan nasional di kancah global. Dikutip dari Antaranews.com
