Kupang — Jasa Raharja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menerima kunjungan silaturahmi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT di Kantor Wilayah Jasa Raharja, Kupang, Rabu (11/11/2026). Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan kerja sama sekaligus membahas langkah bersama dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor) serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja NTT Novia Andhika Panji Wiratama, S.Sos., M.I.Kom.; Kepala Unit Operasional Jasa Raharja NTT Hendri Jashar, S.E., M.M.; Kepala BPAD Provinsi NTT Johny Erickson Ataupah, S.P., M.M.; serta Kepala Bidang Pendapatan I BPAD Provinsi NTT Oktavianus Mare, S.S.
Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas pentingnya memperkuat peran dan koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi NTT dalam mendorong masyarakat agar lebih tertib melakukan registrasi kendaraan dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kerja sama lintas instansi dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan Samsat.
Selain itu, pembahasan juga mencakup upaya memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Melalui koordinasi yang lebih baik, diharapkan informasi mengenai kewajiban dan manfaat pembayaran tersebut dapat tersampaikan secara luas sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.’
Pertemuan silaturahmi ini menjadi salah satu langkah untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan program Tim Pembina Samsat. Sinergi antara Jasa Raharja dan BPAD diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan, baik dalam bentuk pelayanan, pengawasan, maupun edukasi kepada masyarakat.
Melalui pertemuan ini, Jasa Raharja dan BPAD Provinsi NTT berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kepatuhan Regident Ranmor dan pembayaran PKB. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan pelayanan Samsat semakin optimal, kesadaran masyarakat semakin meningkat, serta tercipta tertib administrasi kendaraan bermotor di wilayah Nusa Tenggara Timur.
