Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu kategori desil 9 dan 10. Menanggapi rencana tersebut, ahli ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai bahwa kebijakan penyaluran subsidi energi agar tepat sasaran memerlukan kajian mendalam serta dukungan data yang akurat dan valid secara empiris.
Menurut Yayan, pembatasan berdasarkan kelompok desil ekonomi saja belum cukup untuk menentukan penerima subsidi secara tepat tanpa indikator tambahan yang kuat. Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) serta memperkuat sistem pengawasan digital seperti QR Code MyPertamina, mengingat pengalaman pendataan LPG 3 kg sebelumnya menunjukkan bahwa validasi NIK saja belum cukup menurunkan volume penyaluran nasional secara signifikan.
Lebih lanjut, status desil yang dinamis dan mencakup kelompok kesejahteraan tinggi (desil 9 mencakup 81-90 persen dan desil 10 mencakup 10 persen teratas) menuntut pemerintah untuk mengoptimalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). Kombinasi variabel kondisi pekerjaan, kepemilikan aset, hingga domisili dinilai sangat krusial agar kebijakan pembatasan Pertalite tidak berisiko salah sasaran serta mampu memberikan penghematan fiskal yang optimal bagi negara. Dikutip dari RRI.co.id
