Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) nasional dapat mulai beroperasi secara penuh pada Juli 2026 mendatang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengimbau para pengembang proyek (project developers) yang telah memiliki Dokumen Rancangan Proyek (PDD) untuk segera melakukan uji coba input data ke dalam sistem. Langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Pangan guna memastikan infrastruktur perdagangan karbon Indonesia siap digunakan secara optimal saat peluncuran resmi guna menekan emisi gas rumah kaca.
Aktivasi instrumen perdagangan karbon ini dinilai sangat vital sebagai solusi atas kesenjangan pendanaan iklim yang besar, baik di tingkat global maupun nasional. Diaz mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp470 triliun per tahun untuk aksi mitigasi iklim hingga 2030, namun anggaran yang tersedia saat ini baru mencapai Rp76 triliun. Dengan adanya pasar karbon yang terintegrasi melalui SRUK, pemerintah berharap dapat menarik partisipasi sektor swasta dan investasi hijau untuk menutup defisit anggaran dalam mewujudkan target Net Zero Emission.
Upaya strategis pemerintah Indonesia ini turut mendapat dukungan penuh dari pemerintah Inggris dalam memperkuat ekosistem pasar karbon nasional. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jeremy, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempererat hubungan bilateral di sektor lingkungan. Sinergi internasional ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan perdagangan karbon yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan standar global demi mengatasi krisis lingkungan di masa depan. Dikutip dari RRI.co.id
