JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi memulai uji coba digitalisasi data Perlinsos (Perindungan Sosial) demi meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD), Mirra Tayyiba, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menciptakan sistem yang saling terhubung, memperjelas alur layanan, serta menjamin ketepatan data yang paling mutakhir (up-to-date). Melalui inovasi teknologi ini, pemerintah berkomitmen agar program jaminan sosial ke depan dapat bersumber dari data tunggal yang transparan dan tepercaya.
Dalam tahap awal, perluasan piloting digitalisasi data Perlinsos ini difokuskan pada dua program bantuan sosial (bansos) utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua program strategis ini menyasar 40 persen kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah. Pemerintah berharap, integrasi sistem digital pada PKH dan BPNT dapat memangkas birokrasi penyaluran sehingga bantuan bisa langsung diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan tanpa hambatan administratif.
Meski demikian, Mirra mengakui bahwa proses digitalisasi data Perlinsos ini masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait sinkronisasi data lintas instansi yang belum sepenuhnya terhubung. Masalah klasik seperti risiko data ganda, inkonsistensi, serta proses verifikasi yang panjang sering kali membuat penyaluran bansos kurang akurat. Oleh karena itu, uji coba ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk terus mengelola tantangan tersebut dan memperbaiki sistem verifikasi agar menjadi lebih ringkas dan tepat sasaran. Dikutip dari RRI.co.id
