JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa setiap kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto selalu mempertimbangkan risiko fiskal serta kemampuan anggaran negara. Menkeu menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijaga aman di bawah batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, rasio utang pemerintah juga berada di level pruden sekitar 40 persen terhadap PDB, sehingga stabilitas makroekonomi nasional tetap terjaga di tengah eksekusi berbagai program kerja.
Terkait program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kemenkeu terus melakukan evaluasi berkala agar pelaksanaannya semakin efisien dan tepat sasaran. Pemerintah secara aktif melakukan langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan koordinasi antar-instansi demi meminimalkan tantangan di tahap awal. Purbaya menyatakan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada dan berkomitmen penuh untuk segera memperbaiki setiap kelemahan sistem.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi internal, khususnya dalam memberantas praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan. Menkeu menegaskan tidak ada toleransi bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau menyalahgunakan wewenang. Langkah tegas mulai dari rotasi pegawai hingga penindakan oknum ini diharapkan mampu meningkatkan integritas institusi sekaligus mengoptimalkan pos penerimaan negara. Dikutip dari Antaranews.com
