JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI berkomitmen penuh untuk fokus pada persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat di bumi Cendrawasih yang kian terusik. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap rentetan insiden kekerasan terbaru, seperti penembakan pilot asal Amerika Serikat di Yahukimo serta tewasnya seorang ibu hamil akibat peluru nyasar di Intan Jaya. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyatakan bahwa setelah menetapkan keanggotaan pada Mei lalu, pihak pansus resmi menggelar rapat perdana pada Senin (6/7/2026) untuk mulai menginventarisasi akar persoalan yang terjadi di Papua.
Yorrys menjelaskan bahwa kerja pansus ke depan akan berfokus pada dua isu krusial, yaitu penanganan masalah keamanan—termasuk dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)—serta polemik seputar pengadaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif, pansus menjadwalkan pemanggilan sejumlah pemangku kepentingan terkait sekaligus melakukan advokasi langsung ke daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengurai kompleksitas konflik Papua yang selama ini terjadi akibat akumulasi berbagai sebab yang belum terespons dengan baik oleh pemerintah.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Papua tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa perhatian serius. Selain berusaha menjembatani kegelisahan warga terkait hak-hak adat dan sosial yang belum terakomodasi, Pansus DPD RI juga menyoroti nasib para pengungsi korban konflik, khususnya kelompok rentan yang kehilangan tempat tinggal. Pansus pun meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar rekomendasi hukum dan kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat secara nyata mengembalikan kedamaian hidup masyarakat Papua. Dikutip dari Antaranews.com
