BOYOLALI — Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah terus memperluas jangkauan koordinasi strategisnya ke berbagai daerah. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui agenda evaluasi dan optimalisasi pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali, Senin (6/7).
Pertemuan tersebut berfokus pada strategi optimalisasi layanan pajak kendaraan melalui integrasi aplikasi Sengkuyung Mobile. Selain itu, penguatan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi poin krusial untuk mendekatkan dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat luas.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pembayaran PKB maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat diakses dengan mudah melalui BUMDes. Langkah taktis ini dinilai akan berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Masrofi tidak menampik adanya tantangan dinamis pada tahun ini. Ia menyoroti realisasi penerimaan pajak pada tahun 2026 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode 2025. Menyikapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya ditargetkan bagi masyarakat umum, melainkan juga menyasar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu menjadi teladan.
Melalui dukungan BUMDes, wilayah yang jauh dari pusat kota nantinya akan dipermudah aksesnya lewat program Samsat Budiman (Samsat Badan Usaha Digital Mandiri).
“Diharapkan sinergi ini mampu menjangkau hingga ke tingkat desa, bahkan hingga lapisan RT/RW, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak di Boyolali dapat meningkat pesat,” ujar Masrofi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Utama PT Jasa Raharja Jawa Tengah, Triadi, S.H., M.H., QCRO, menjelaskan bahwa setiap komponen pembayaran pajak kendaraan bermotor secara inheren memuat SWDKLLJ. Dana tersebut dikelola oleh negara melalui Jasa Raharja untuk memberikan kepastian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
“Kepatuhan wajib pajak sangat krusial karena berdampak langsung pada kecepatan dan kelancaran proses pemberian santunan Jasa Raharja bagi korban kecelakaan. Dengan tertib membayar pajak, masyarakat secara langsung turut serta dalam memberikan jaminan perlindungan bagi sesama pengguna jalan,” ungkap Triadi.
Di sisi lain, Bupati Boyolali, Agus Irawan, bersama Wakil Bupati, Dwi Fajar Nirwana, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen penuh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung integrasi sistem berbasis digital ini.
Bupati Agus Irawan menegaskan, dirinya sangat sependapat dengan konsep penyelarasan (building) antara pengelolaan PKB dan PBB. Ke depan, integrasi kedua sektor pajak ini diharapkan menjadi satu rangkaian strategi yang solid untuk mendongkrak PAD Boyolali secara signifikan.
Pihak pemerintah daerah optimistis bahwa melalui pemanfaatan aplikasi Sengkuyung Mobile dan penguatan kolaborasi lintas lini, pemetaan serta pembinaan wajib pajak di wilayahnya akan menjadi jauh lebih akurat. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui mekanisme opsen, tetapi juga menciptakan tata kelola administrasi kendaraan yang lebih tertib, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Boyolali.
