Mataram – Penguatan sinergi dan koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui rapat Kepala Jasa Raharja NTB bersama Kepala Bappenda Provinsi NTB beserta jajaran untuk membahas berbagai agenda strategis, khususnya terkait penerimaan dan pelayanan kendaraan bermotor di wilayah Nusa Tenggara Barat, pada hari Selasa (08/09/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Berbagai perkembangan dan tantangan di lapangan menjadi bahan pembahasan guna merumuskan langkah yang lebih efektif dan terintegrasi dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.
Dalam rapat, turut dibahas upaya optimalisasi penerimaan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Sinergi antara Jasa Raharja dan Bappenda dinilai penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memastikan proses pelayanan dapat berjalan secara optimal dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Koordinasi juga diarahkan pada penguatan pertukaran data dan informasi, pemetaan potensi, serta pelaksanaan berbagai strategi bersama di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sekaligus mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan.
Selain membahas aspek penerimaan, pertemuan turut menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung keselamatan lalu lintas dan pelayanan publik. Jasa Raharja dan Bappenda memiliki keterkaitan yang erat dalam ekosistem pelayanan kendaraan bermotor, sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi yang konsisten untuk menghadirkan pelayanan yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi kepada masyarakat.
Melalui rapat tersebut, Jasa Raharja NTB bersama Bappenda Provinsi NTB menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah strategis secara bersama. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
