Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Produk Investasi Perbankan Syariah untuk memperkokoh struktur industri keuangan syariah di Indonesia. Regulasi ini bertujuan mempertegas pemisahan antara produk Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan produk investasi murni, di mana risiko sepenuhnya ditanggung oleh nasabah investor sesuai prinsip syariah. Kepala Departemen OJK, Agus Firmansyah, menyatakan bahwa aturan ini memastikan penerapan akad seperti mudarabah dilakukan secara konsisten, sehingga mencerminkan karakteristik investasi yang sesungguhnya dengan sistem bagi hasil yang transparan.
Langkah strategis ini mengadopsi model bisnis global yang telah sukses diterapkan di negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab melalui profit-sharing investment accounts. Dalam POJK 4/2026, OJK mengatur secara detail mengenai tata kelola, manajemen risiko, hingga prinsip pemisahan pencatatan keuangan. Standarisasi ini memberikan ruang bagi bank syariah untuk menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi bagi nasabah, sembari tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen yang ketat dalam ekosistem perbankan syariah.
Regulasi yang mulai berlaku sejak 29 April 2026 ini memberikan masa transisi selama dua tahun bagi bank syariah untuk menyesuaikan produk investasi mereka. Kehadiran POJK ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI). Dengan adanya kepastian hukum ini, perbankan syariah diproyeksikan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional melalui produk investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan terpercaya bagi masyarakat luas. Dikutip dari Antaranews.com
