JAKARTA – Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan bahwa Pancasila sangat relevan untuk memulihkan kepercayaan sosial (social trust) dan martabat manusia (human dignity) di tengah krisis nilai global. Dalam Webinar Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) menjelang Hari Lahir Pancasila, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti ancaman nyata seperti normalisasi kekerasan dan ketidaksetaraan berdasarkan laporan UNESCO. Wamenkum yang akrab disapa Eddy ini menyatakan bahwa Pancasila hadir sebagai jembatan emas yang mampu merekatkan kembali hubungan antarmanusia melalui penguatan nilai-nilai luhur bangsa.
Penerapan nilai Pancasila ini salah satunya diwujudkan melalui program LKLB yang digarap oleh BPSDM Hukum Kemenkum RI bersama Institut Leimena, yang sejauh ini telah menjangkau 11.000 guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala BPSDM Hukum Kemenkum RI, Gusti Ayu Putu Suwardani, menilai modal pengalaman Indonesia dalam menjaga keberagaman bisa menjadi contoh harmoni sosial bagi dunia. Menurutnya, sila-sila dalam Pancasila juga menjadi fondasi politik luar negeri bebas aktif yang berperan penting menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik internasional.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengingatkan kembali esensi gotong royong sebagai inti dari Pancasila di era polarisasi global saat ini. Mengutip pesan Proklamator Bung Karno, Matius menekankan bahwa semangat kebersamaan ini merupakan fondasi utama negara yang ampuh meredam ketegangan sosial yang semakin kompleks. Melalui kolaborasi dan literasi lintas budaya, Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi pemandu domestik, tetapi juga pedoman diplomasi universal demi terciptanya perdamaian dunia. Dikutip dari RRI.co.id
