Jakarta – Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membangun ekosistem maritim nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan dukungan infrastruktur transportasi laut yang modern serta industri galangan kapal yang kompetitif. Langkah konsolidasi antar-BUMN, termasuk optimalisasi PT PAL Indonesia dan dukungan investasi dari Danantara Indonesia, dinilai krusial untuk mendongkrak kemandirian industri maritim dalam negeri.
Selain itu, Komisi VI DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelni (Persero) terhadap dana Public Service Obligation (PSO). Anggia mendorong agar BUMN sektor pelayaran tersebut mampu memperkuat kinerja komersial guna mengurangi beban subsidi pemerintah. Peremajaan armada kapal yang sudah berusia tua juga menjadi prioritas mendesak demi menjamin aspek keselamatan pelayaran, meningkatkan efisiensi operasional, serta menekan biaya perawatan jangka panjang.
Dalam kunjungan kerja reses ke Surabaya tersebut, DPR turut mendorong optimalisasi aset PT Pelindo (Persero) melalui pengembangan kawasan Pelabuhan Benoa, Bali. Perpanjangan area tambat kapal pesiar (cruise) diharapkan mampu menarik kapal berukuran lebih besar untuk bersandar dalam durasi yang lebih lama guna meningkatkan pendapatan (revenue). Pengoperasian kawasan ini juga diintegrasikan dengan penyediaan ruang bagi pelaku UMKM agar dampak ekonomi dari sektor pariwisata maritim dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Dikutip dari RRI.co.id
