GROBOGAN — Tim Pembina Samsat Kabupaten Grobogan menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Samsat Budiman Semester I Tahun 2026 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Grobogan, Kamis (9/7). Langkah strategis ini diambil sebagai forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi taktis dalam mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendongkrak kepatuhan wajib pajak di wilayah pedesaan.
Peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dinilai menjadi kunci krusial dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Grobogan. Di samping itu, Jasa Raharja Grobogan turut menegaskan arti penting SWDKLLJ sebagai instrumen perlindungan dasar. Dana yang dihimpun dari komponen tersebut secara nyata dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk santunan untuk meringankan beban korban kecelakaan lalu lintas, baik berupa penggantian biaya perawatan medis di rumah sakit, santunan cacat tetap, hingga santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Tim Pembina Samsat Kabupaten Grobogan, perwakilan Bank Jateng, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Grobogan, serta 22 Direktur BUMDes dari berbagai wilayah di Kabupaten Grobogan. Seluruh pemangku kepentingan tersebut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan Samsat Budiman sepanjang paruh pertama tahun ini.
Fokus pembahasan dalam forum ini bertumpu pada perluasan dan optimalisasi pelayanan Samsat Budiman yang dikelola langsung oleh BUMDes. Keberadaan layanan berbasis digital di tingkat desa ini dinilai efektif memotong jarak birokrasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke Kantor Samsat induk.
Peningkatan realisasi penerimaan PKB dipastikan berdampak langsung pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui skema bagi hasil. Dana yang dihimpun dari kepatuhan wajib pajak tersebut nantinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, hingga program peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Grobogan.
Dalam kesempatan itu, Tim Pembina Samsat menekankan bahwa kunci keberhasilan program ini berada pada sinergi yang solid antara pemerintah daerah, BUMDes, Bank Jateng, dan seluruh elemen terkait. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk membayar PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu, sekaligus membangun budaya tertib hukum berlalu lintas.
Melalui Monev Semester I ini, Tim Pembina Samsat Kabupaten Grobogan berkomitmen terus melakukan penyempurnaan sistem agar layanan Samsat Budiman semakin efektif dan mudah diakses. Mengusung semangat “Dari Desa untuk Daerah”, program ini diharapkan menjadi pilar utama dalam membangun sinergi berkelanjutan demi mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Grobogan.
