Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi menyiapkan program penataan kawasan kumuh secara masif di tiga wilayah strategis Papua, yaitu Papua Induk (Jayapura), Papua Selatan, dan Sorong. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan perumahan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian. Program ini dirancang untuk berjalan beriringan dengan skema bantuan lainnya, seperti bedah rumah dan penyediaan rumah subsidi, guna memastikan masyarakat di wilayah timur Indonesia mendapatkan akses hunian yang lebih layak.
Dalam rapat koordinasi bersama Mendagri dan para Gubernur se-Papua pada Rabu (15/4/2026), pria yang akrab disapa Menteri Ara ini menjelaskan bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu demi menciptakan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan. Penataan ini bertujuan tidak hanya sekadar memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah berkomitmen agar intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak nyata bagi produktivitas dan kesejahteraan warga di tanah Papua.
Guna memastikan efektivitas program, Kementerian PKP menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penyediaan data yang akurat dan tepat sasaran. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan dukungannya melalui penyediaan data statistik terkait backlog kepemilikan dan tingkat kelayakan hunian. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penggunaan data ini menjadi kunci agar kebijakan perumahan nasional mampu menjangkau sasaran yang paling membutuhkan, sekaligus meminimalisir ketimpangan hunian di pelosok negeri. Dikutip dari RRI.co.id
