Karanganyar – Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Bupati Karanganyar pada 5 September 2026, Jasa Raharja bersama UPPD Samsat Karanganyar dan Pemerintah Kecamatan Kebakkramat melaksanakan koordinasi dan penguatan sinergi dengan para pengurus serta Direktur BUMDes se-Kecamatan Kebakkramat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 September 2026 yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi hingga tingkat kewilayahan, mendukung optimalisasi pendataan potensi wajib pajak, serta mendorong peningkatan kepatuhan dan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh RC Samsat Karanganyar Maria Tuti S, Camat Kebakkramat Joko Setiyono, S.P., M.M., Kabid PKP Pemkab Karanganyar Toni Setiawan, S.E., M.M., Kasi PKB UPPD Samsat Karanganyar, serta para Direktur dan pengurus BUMDes se-Kecamatan Kebakkramat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi yang lebih terintegrasi dalam mendukung program peningkatan kepatuhan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut atas arahan dan hasil koordinasi sebelumnya bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penguatan peran BUMDes sebagai mitra strategis di tingkat desa dalam membantu mengidentifikasi serta memetakan potensi wajib pajak di wilayah masing-masing.
Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa sebagian besar BUMDes di wilayah Kecamatan Kebakkramat telah bergabung dalam upaya mendukung optimalisasi pendapatan daerah, sementara beberapa BUMDes lainnya diharapkan dapat segera turut berpartisipasi. Perluasan keterlibatan tersebut dinilai penting agar potensi yang terdapat di masing-masing wilayah dapat terpetakan secara lebih menyeluruh dan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang terarah.
Keterlibatan BUMDes menjadi penting karena keberadaannya yang dekat dengan masyarakat dan memahami karakteristik wilayah hingga tingkat desa. Posisi tersebut dapat mendukung proses penyampaian informasi, pendataan, serta komunikasi dengan masyarakat secara lebih efektif. Dengan pendekatan berbasis kewilayahan, proses tindak lanjut terhadap potensi wajib pajak diharapkan tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar turut menyampaikan dukungan terhadap keterlibatan BUMDes dalam menyukseskan Program Sengkuyung di wilayah Kecamatan Kebakkramat. Program tersebut diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, Tim Pembina Samsat, pemerintah desa, dan BUMDes dalam memperkuat pendataan sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam memenuhi kewajiban kendaraan bermotor.
Melalui sinergi tersebut, proses pendataan potensi wajib pajak dapat dilakukan secara beriringan dengan upaya edukasi dan peningkatan kepatuhan. Informasi yang diperoleh dari tingkat kewilayahan dapat menjadi bahan bagi Tim Pembina Samsat untuk melakukan pemetaan, verifikasi, serta menentukan langkah tindak lanjut secara lebih tepat sasaran.
Bagi Jasa Raharja, penguatan kolaborasi di tingkat kewilayahan juga memiliki nilai strategis dalam mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor. Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban kendaraan turut berkaitan dengan pembayaran SWDKLLJ yang menjadi bagian dari perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Karena itu, penguatan kesadaran masyarakat mengenai tertib kendaraan diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai keselamatan dan perlindungan pengguna jalan.
Selain mendukung kepatuhan, optimalisasi potensi pajak kendaraan juga memiliki keterkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah. Kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB berkontribusi terhadap penerimaan daerah yang selanjutnya dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kolaborasi yang dibangun hingga tingkat desa diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar.
Penguatan peran BUMDes sebagai mitra lapangan juga diharapkan dapat menciptakan pola koordinasi yang lebih efektif. BUMDes tidak hanya berperan sebagai bagian dari struktur perekonomian desa, tetapi juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi serta mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi wilayah.
Melalui koordinasi ini, Jasa Raharja, UPPD Samsat Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Kebakkramat, dan BUMDes berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi serta melakukan tindak lanjut secara berkelanjutan. Setiap potensi yang berhasil dipetakan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pendekatan yang komunikatif, persuasif, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi wujud semangat sengkuyung dalam membangun kepatuhan masyarakat melalui keterlibatan berbagai unsur hingga tingkat kewilayahan. Dengan semakin kuatnya koordinasi antara pemerintah daerah, Tim Pembina Samsat, pemerintah kecamatan, dan BUMDes, upaya optimalisasi pendapatan daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Ke depan, sinergi dengan BUMDes akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pendataan dan edukasi kepada masyarakat. Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Karanganyar berkomitmen untuk terus mendukung berbagai langkah kolaboratif dalam meningkatkan kepatuhan PKB dan SWDKLLJ, memperkuat tertib administrasi kendaraan, serta memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pendapatan daerah dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.
