JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah gencar mendorong penguatan transportasi massal perkotaan sebagai strategi utama untuk menekan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kini mencapai Rp300 triliun per tahun. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa sektor transportasi saat ini menyerap 90 persen dari total subsidi tersebut, sekaligus menguras hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat untuk biaya mobilitas. Guna mengatasi pemborosan energi, kemacetan, dan polusi udara, pemerintah berkomitmen mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama di Indonesia berdasarkan RPJMN 2025-2029.
Dalam pelaksanaannya, Kemenhub mengintegrasikan program ini dengan ekosistem digital guna meningkatkan kualitas layanan operator secara cepat dan terukur. Berbagai fasilitas teknologi telah disiapkan, mulai dari aplikasi Mitra Darat, situs resmi Teman Bus, hingga sistem pengelolaan operasional Buy The Service (BTS). Melalui executive dashboard dan digital checker app, pemerintah pusat dapat memantau laporan operasional serta mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal oleh operator bus di daerah secara real-time demi menjamin kenyamanan penumpang.
Sebagai contoh sukses, Kemenhub mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Batam yang konsisten mengoptimalkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam. Hingga tahun 2026, kota ini telah menambah armada secara bertahap hingga memiliki total 52 unit bus BTS yang siap melayani lima koridor strategis menuju Batam Centre, lengkap dengan sistem pembayaran non-tunai dan integrasi menuju Bandara Hang Nadim. Penguatan transportasi publik yang efisien dan modern seperti di Batam ini diharapkan dapat ditiru kota-kota lain guna mengurangi beban ekonomi warga sekaligus mencegah krisis energi nasional. Dikutip dari Antaranews.com
